Berdikari.Online – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan catatan kritis dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/9/2025). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD H. M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov, dan dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo.
Melalui juru bicara Ridwan, S.P., M.Si., Fraksi PKB menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pusat yang mencapai 5,21 persen. Mereka meminta pemerintah daerah lebih inovatif dalam mengelola keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
“Peningkatan PAD menjadi keharusan bagi daerah agar ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat bisa dikurangi,” ujar Ridwan.
Fraksi PKB juga menyoroti pemangkasan belanja modal sebesar Rp73,57 miliar atau 31,51 persen. Mereka mengingatkan agar pergeseran anggaran tidak menghambat pembangunan infrastruktur penting dan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
Fraksi turut mencermati lonjakan pembiayaan netto yang naik Rp85,48 miliar dari SiLPA. Mereka meminta agar tambahan pembiayaan dialokasikan untuk program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait tenaga kesehatan, Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah segera mengakomodir tenaga Non-ASN dan Non-Database untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Mereka juga meminta komunikasi intensif dengan KemenPANRB dan BKN guna memperjuangkan perpanjangan registrasi.
Fraksi menekankan pentingnya revitalisasi sarana Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga terampil. Mereka juga mendorong percepatan pembangunan jembatan menuju Desa Lito yang rusak akibat banjir, serta menuntut perhatian lebih terhadap sarana pendidikan di daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok, Ropang, dan Orong Telu.
Secara prinsip, Fraksi PKB menyatakan persetujuan agar Raperda Perubahan APBD 2025 dilanjutkan pembahasannya. Namun, mereka berharap seluruh catatan kritis tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.***
