Berdikari.Online – Beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo dinilai membuat pembangunan infrastruktur digital menyeluruh ke segala daerah Tanah Air. Perihal itu dilakukan guna mendesak transformasi ke sektor digital.
Perihal ini diungkapkan Rektor Universitas Darul Ulum( Unisda) Lamongan, M. Hafidh Nashrullah seusai mendatangi kegiatan Seminar Nasional bertema Revolusi Industri 5. 0: Ekspansi Gerbang Digital Menyokong Ekonomi Nasional di Unisda, Lamongan, Sabtu( 9/ 4).
Hafidh berkata kepedulian besar tampak jelas diberikan Jokowi dalam program transformasi digital yang tengah digencarkan. Bagi dia, keadaan demikian jadi lumrah di tengah pesatnya perkembangan kemajuan teknologi digital dikala ini.
Hafidh juga meyakini berbagai langkah Jokowi dalam mendorong transformasi digital ini memunculkan dampak positif untuk warga. Termasuk pula memudahkan kegiatan warga tiap hari.

” Tentu pembangunan infrastruktur dari jaringan data ini, aku percaya Indonesia dapat lebih murah lagi dalam menyediakan layanan informasi untuk publik,” kata Hafidh di Lamongan, Jawa Timur.
Hafidh juga menyebut keputusan Jokowi melaksanakan akselerasi digitalisasi ialah langkah pas. Paling utama mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur digital ke berbagai daerah.
Baginya Hafidh, perihal tersebut jadi satu langkah persiapan Jokowi membawa Indonesia lebih maju di masa depan. Sebab dengan begitu akan semakin mengakrabkan diri masyarakat dengan teknologi digital.
” Sehingga kita lebih terbiasa serta enjoy memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari hari,” pungkas Hafidh.
Perlu diketahui percepatan pembangunan infrastruktur digital jadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Sampai 2024 pemerintah menargetkan akan ada 9. 586 tower BTS yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Terpaut pembangunan infrastruktur digital ini, tadinya juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengaku memperoleh tugas dari Jokowi buat membangun infrastruktur Information and Communications Technology( ICT) ataupun teknologi informasi komunikasi sampai penyiapan regulasi yang mencukupi pada 2022. Pembangunan infrastruktur ini wajib menyeluruh di seluruh Indonesia.
” Kita pula diberikan tanggung jawab buat membenarkan kalau hilirisasi infrastruktur ICT wajib sudah dimanfaatkan serta digunakan secara maksimal serta optimal,” kata Johnny, Sabtu( 29/ 1).
Bagi Johnny, pembangunan infrastruktur Digital serta hilirisasi telekomunikasi yang hendak dimanfaatkan oleh warga harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital nasional. Guna mewujudkan talenta digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.
” Kita pasti tidak bekerja sendiri, terdapat banyak kementerian, lembaga serta ekosistem yang bekerja bersama- sama kita terkait dengan talenta digital. Akan tetapi, jadi tugas kita buat membagikan stimulus supaya ketersediaan baik jumlah dan mutu sumber daya manusia digital kita tercukupi,” ucapnya.
Tidak hanya tugas pembangunan infrastruktur digital serta hilirisasi telekomunikasi, Johnny menyebut Kepala Negara meminta buat memastikan tata kelola sumber daya spektrum frekuensi yang maksimal serta efektif. Perihal ini ialah proyeksi kebutuhan digitalisasi yang begitu besar. (*)