Berdikari.Online – DPRD Kabupaten Sumbawa mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (30/9/2025). Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dan dihadiri Bupati Syarafuddin Jarot bersama jajaran pemerintah daerah.
Laporan Badan Anggaran (Banggar) menyebut APBD 2025 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp101,58 miliar atau 4,14 persen. Total APBD setelah perubahan ditetapkan menjadi Rp2,346 triliun dari sebelumnya Rp2,456 triliun.
Belanja daerah juga dipangkas sebesar Rp13,09 miliar atau 0,53 persen. Dari semula Rp2,453 triliun menjadi Rp2,432 triliun setelah perubahan.
Sementara itu, pembiayaan daerah mengalami pergeseran cukup besar. Penerimaan pembiayaan naik Rp88,48 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp93,48 miliar. Pengeluaran pembiayaan tetap pada angka Rp8,005 triliun, sehingga pembiayaan netto ikut meningkat.
“Banggar mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa,” kata juru bicara Banggar, Muhammad Faesal.
Banggar juga merinci sejumlah rekomendasi untuk pemerintah daerah.
1. Program prioritas
Dukungan penuh diberikan pada Makan Bergizi Gratis dengan syarat pengawasan ketat. Begitu juga pembentukan koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pembentukan Batalyon Teritorial.
2. Pendapatan asli daerah
Banggar menyetujui tambahan Rp2,14 miliar dari BLUD Puskesmas. Selain itu, disarankan ada pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan swasta, serta digitalisasi sistem penerimaan.
3. Infrastruktur
Percepatan pembangunan RSUD menjadi sorotan utama. Beberapa ruas jalan juga disebut, mulai dari Lantung–Ropang, Labuhan Kuris, hingga akses Simpang Boak. Penataan Kota Sumbawa Besar dan pemanfaatan kembali Pasar Utan ikut masuk catatan.
4. Serapan anggaran dan ekonomi
Pemerintah daerah diminta mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun agar anggaran tidak menumpuk di akhir. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor UMKM dan industri kecil juga didorong. Distribusi LPG 3 Kg ikut masuk pengawasan agar stok tetap stabil.***