Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa tegaskan peluncuran Sistem Informasi Pokok Pikiran (SiPokir) merupakan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola aspirasi masyarakat. Sistem ini diresmikan bersama Pemkab Sumbawa melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa, (7/10/2025).
Peluncuran dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah (Bapperida), serta para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Dukungan terhadap peluncuran SiPokir menjadi simbol komitmen DPRD dan Pemda dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasirudin menyampaikan; SiPokir merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat dikelola secara terbuka dan tepat sasaran.
“Sebagai representasi masyarakat, kami berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mengimplementasikan sistem ini. Mari kita kedepankan kepentingan masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi berkelanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting agar pelaksanaan SiPokir berjalan optimal. Menurutnya, sistem ini akan memperkuat partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan serta memastikan kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD Kabupaten Sumbawa berkomitmen mengawal implementasi SiPokir agar mampu menciptakan tata kelola aspirasi yang efektif, efisien, dan partisipatif. Sistem ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Sumbawa.***
