Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja seluruh anggota dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., menyebut kegiatan ini penting untuk memperkuat landasan kerja dewan agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dilandasi pemahaman dan mekanisme yang tepat.
“Hari ini merupakan titik strategis bagi saya dan teman-teman. Tujuannya untuk menambah wawasan dan ilmu yang bisa kita sumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Kita harus berpedoman pada peraturan yang berlaku dan tidak boleh menyimpang,” ujar Nanang.
Seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa turut hadir dalam kegiatan ini bersama perwakilan BPK RI Provinsi NTB, para pimpinan DPRD—H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.—serta Sekretaris DPRD, Junaedi, S.Pt., beserta jajaran.
Dalam arahannya, Nanang mengajak peserta memanfaatkan kesempatan belajar dari narasumber BPK untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas kerja dewan melalui peningkatan kapasitas berkelanjutan.
“Bapak dari BPK akan memberikan ilmu yang dapat membantu kita mempertahankan opini WTP. Ilmu ini akan kita sinkronisasikan dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga kualitas kinerja dewan,” jelasnya.
Workshop yang dihadiri seluruh jajaran DPRD ini dibuka resmi oleh Ketua DPRD dan diharapkan menjadi bekal dalam mengoptimalkan peran wakil rakyat menuju kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Sementara itu, Ketua LPPM Nahdlatul Wathan (NW) Mataram, Alimuddin, S.Pt., M.Si., menilai pertemuan ini sangat strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah berbasis data. Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian DPRD, yakni kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Angka kemiskinan di NTB masih di atas 10%, sedangkan di Sumbawa sekitar 12,78%. IPM Sumbawa juga masih di bawah 70, menunjukkan perlunya perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup,” ungkapnya.
Alimuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan lembaga akademik dalam mendorong pembangunan berbasis pemberdayaan. LPPM UNW Mataram siap berkolaborasi dalam peningkatan IPM melalui program desa mandiri pangan dan penguatan ekonomi di wilayah berpendapatan rendah.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi melalui kolaborasi. Kami di UNW telah menjalankan program KKN tematik seperti Desa Berdaya, Desa Wisata, dan Desa Tanggap Bencana bersama Bappeda,” tuturnya.
Acara pembukaan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kabupaten Sumbawa kepada Alimuddin, S.Pt., M.Si., sebagai simbol dimulainya kerja sama antara legislatif daerahdan kalangan akademisi.***
