Berdikari.Online — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sempat mempertanyakan urgensi pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Ia menyebut Megawati lebih menekankan pentingnya proyek yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Menurut Hasto, Megawati menilai pembangunan sektor pendidikan, irigasi, dan penyediaan pupuk bagi petani jauh lebih mendesak dibanding proyek kereta cepat. Fokus terhadap sektor tersebut, katanya, akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.
“Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Minggu (2/10/2025).
Hasto menambahkan, kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan pembangunan bendungan bagi petani seharusnya menjadi prioritas utama. Ia juga menyoroti perubahan kebijakan proyek kereta cepat yang akhirnya mendapat jaminan negara.
“Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan dan riset membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa Megawati pernah mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api sebagai alternatif yang lebih bermanfaat bagi transportasi publik. Menurutnya, langkah itu akan memperluas akses mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
“Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk, saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,” kata Hasto.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah terkait paradigma transportasi publik, termasuk proyek kereta cepat. Pertimbangan geologis Bandung dan kondisi ekonomi rakyat, kata Hasto, semestinya diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu keputusan dari presiden. Namun, sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai tiga kali berkaitan hal tersebut,” ujar Hasto.***
