Berdikari.Online — Pemerintah tengah memperkuat reformasi sistem perlindungan sosial dengan mengembangkan program bantuan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Evaluasi uji coba pertama program tersebut telah dilakukan setelah pelaksanaan di Banyuwangi bulan lalu.
Tahap awal ini melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga, mulai dari verifikasi, interoperabilitas data, hingga kesiapan infrastruktur. Setiap tahapan diuji agar sistem penyaluran bantuan dapat berjalan transparan, terintegrasi, dan berbasis data valid.
“Piloting ini melibatkan tim besar lintas Kementerian/Lembaga dan keahlian, mulai dari pendaftaran dan verifikasi, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, hingga mekanisme evaluasi,” kata Luhut Binsar Pandjaitan (12/11).
Pemerintah kini memasuki fase penting untuk memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data dari lembaga seperti Dukcapil, BPJS, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri mulai dihubungkan untuk menjamin validitas penerima bantuan.
“Kami mulai menghubungkan data lintas lembaga agar penyaluran bantuan berbasis pada data yang benar dan tervalidasi, bukan lagi berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Tahapan berikutnya difokuskan pada pembentukan sistem pengaduan dan koreksi data masyarakat. Luhut menekankan pentingnya transparansi dalam proses koreksi agar sistem dapat menanggapi kebutuhan publik secara cepat dan akurat.
Ia juga meminta agar rancangan penyaluran bantuan berbasis Government-to-Person (G2P) disiapkan sejak awal. Desain ini akan mengintegrasikan bansos dengan Digital ID, rekening penerima, serta sistem data nasional untuk menciptakan mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel.
“Kita ingin bergerak cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Yang lebih penting adalah prosesnya benar dan sistemnya siap untuk digunakan,” tegasnya.
Luhut menambahkan, seluruh proses harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Ia berharap program ini dapat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pesan Presiden Prabowo yakni penyaluran bansos harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.***
