Berdikari.Online – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa mengingatkan potensi ketimpangan layanan dasar akibat turunnya transfer pusat pada 2026. Penurunan anggaran dari Rp2,126 triliun menjadi Rp1,568 triliun disebut dapat menekan kemampuan daerah menjaga kualitas pelayanan publik. Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Sumbawa (20/11) yang dipimpin Wakil Ketua H.M. Berlian Rayes dan dihadiri unsur pimpinan lainnya.
“Penurunan sebesar Rp558,283 miliar ini dapat menjadi hambatan serius bagi pelayanan dasar,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP.
Golkar meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi adaptif untuk menghadapi potensi tekanan fiskal tersebut. Usulan yang disampaikan meliputi penguatan diversifikasi PAD, digitalisasi pajak daerah, dan optimalisasi aset yang belum produktif. Fraksi ini menekankan agar efisiensi belanja tidak menyentuh sektor pendidikan dasar, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan bagi desa dan kecamatan.
“Juga meminta pemerintah menjelaskan sektor PAD yang masih lemah, serta rencana relokasi aset-aset daerah yang selama ini tidur,” ujar Rozy, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Golkar menyoroti perlunya indikator terukur pada tema pembangunan 2026, khususnya di sektor pertanian, peternakan, UMKM, serta kelautan–perikanan. Di sisi infrastruktur, Fraksi Golkar menilai sejumlah ruas jalan mendesak ditangani, termasuk akses di Empang Bawa, Jotang, Ongko, Labuhan Kuris–Trata, serta jembatan Kayu Madu.
“Kerusakan ruas Lantung–Ropang harus ditangani segera karena berpotensi mengisolasi wilayah tersebut,” tegas Zain.
Sorotan di Kecamatan Utan turut disampaikan, mencakup penataan Pasar Utan, penanganan sampah, hingga kondisi hutan di sekitar Bendungan Brang Sila. Genangan air di jalur negara dekat Polsek dan Puskesmas Utan juga diminta mendapat respons cepat mengingat fungsinya bagi publik.
“Kami mendorong percepatan eksploitasi Blok Dodo–Rinti dan peningkatan komitmen tenaga kerja serta pelaku lokal,” tambahnya saat membahas aktivitas PT AMNT.
Golkar menilai pengembangan pabrik konsentrator di Dodo–Rinti berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat lingkar tambang. Fraksi ini juga menekankan perlunya pengelolaan serius terhadap program-program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, PKH, dan BPNT, termasuk pembentukan desk koordinasi PSN di daerah.
“Semua masukan ini diharapkan menjadi landasan kebijakan jangka menengah yang lebih berpihak pada masyarakat Sumbawa,” tutup Zain.***
