Berdikari.Online – DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 20 November 2025. Agenda sidang adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. Wakil Ketua DPRD, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., turut hadir bersama Sekda Dr. H. Budi Prasetyo S.Sos., MAP, Forkopimda, dan para kepala OPD.
Fraksi PKB melalui juru bicara Sri Wahyuni menyampaikan pandangan umum fraksi. PKB menegaskan bahwa APBD 2026 harus berpihak pada rakyat. Tekanan fiskal yang besar dinilai menjadi tantangan utama penyusunan anggaran. Pemerintah Pusat memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD) Sumbawa sebesar Rp 558,283 miliar.
Pendapatan daerah turun 22,82 persen atau Rp 560,62 miliar. Belanja daerah ikut turun 21,79 persen atau Rp 534,62 miliar. PKB mengapresiasi tema pembangunan 2026. Namun fraksi meminta agar delapan program prioritas tidak dijalankan secara seremonial. PKB menekankan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB memberi perhatian besar pada infrastruktur kritis. PKB mendesak percepatan pembangunan Jembatan Kayu Madu di Labuhan Sumbawa.
“Jika jembatan ini tidak segera ditangani, satu dusun warga akan terisolir total,” tegas Sri Wahyuni.
Jembatan Cinta, penghubung Kalimango–Baru yang putus sejak 2022, juga diminta segera dibangun. PKB menyebut jembatan itu bukan hanya akses warga, tetapi juga destinasi wisata.
PKB meminta prioritas perbaikan ruas jalan utama. Jalan SP Satu dan SP Dua harus ditangani karena menjadi akses anak-anak SD dan SMP. Jalan kabupaten SJN–Jotang, SJN Ongko, dan beberapa ruas di Empang juga masuk kategori darurat pada musim hujan.
Pelayanan dasar turut menjadi sorotan. Dalam isu air bersih, PKB menyoroti kasus PDAM di Labuhan Sumbawa. Air tidak mengalir selama tujuh hari. Warga terpaksa membeli air. PKB meminta langkah strategis antara Pemda dan PDAM untuk memastikan hak dasar air terpenuhi. PKB juga menilai pertumbuhan BTN baru membutuhkan peningkatan kapasitas layanan air.
Masalah persampahan mendapat perhatian khusus. PKB menegaskan TPA Raberas dan TPA Lekong harus ditingkatkan agar tidak ditutup Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerataan pembangunan TPA di wilayah timur juga diminta.
Fraksi PKB menyoroti kesiapan tenaga kerja lokal. PKB mendesak peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). PKB menilai kebutuhan tenaga kerja terampil akan meningkat seiring beroperasinya PT Amman di Elang dan Dodo Rinti.
Fraksi meminta penjelasan terkait tanah 50 hektare yang dibeli menggunakan skema pinjaman. Tanah tersebut dinilai belum memberi dampak bagi daerah. PKB juga mempertanyakan sumber anggaran pembagian SHU Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari. Fraksi ingin menghindari potensi gesekan karena baru satu koperasi yang memiliki IPR.
PKB menutup pandangan umum dengan permintaan agar belanja penataan bangunan di luar pemeliharaan ditahan. PKB meminta fokus diarahkan kepada infrastruktur dasar karena DAU mengalami penurunan.
Susunan Fraksi PKB DPRD Sumbawa yang menandatangani Pemandangan Umum ini adalah Ketua Sri Wahyuni, Wakil Ketua Sukiman K, S.Pd.I., Sekretaris Ridwan, S.P., M.Si., dan Bendahara Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov.***
