Berdikari.Online — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI pada Rabu, (26/11/2025). Kunjungan ini membahas tindak lanjut komitmen dana Rp 300 miliar untuk pembangunan RSUD Sumbawa serta penyelarasan teknis antara pemerintah daerah dan pusat. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dan diterima Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Kemenkes, dr. Rini Haryanti.
Rombongan DPRD Sumbawa hadir bersama pimpinan dan anggota Komisi IV untuk memastikan percepatan realisasi anggaran dan kejelasan tahapan pembangunan. Pertemuan ini dikemas sebagai ruang konsolidasi agar seluruh proses perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan. Kemenkes turut melibatkan pejabat teknis dalam pembahasan awal.
“Hari ini adalah langkah progresif. Komitmen dana 300 miliar yang telah dialokasikan harus segera ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang matang dan sinergi yang kuat dengan Kemenkes. RSUD Sumbawa bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi besar bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” tegas Nanang Nasiruddin.
Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kemenkes diperlukan untuk menyeragamkan desain, standar layanan, dan kebutuhan teknis rumah sakit. Ia menekankan pentingnya penyelarasan awal agar tidak ada kendala pada tahap berikutnya.
“Kami ingin memastikan bahwa RSUD yang akan dibangun nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan kesehatan nasional. Koordinasi intensif dengan Kemenkes mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan teknis yang dapat menghambat proses,” ujar Takdir.
Pihak Kemenkes memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan RSUD Sumbawa. Pendampingan disiapkan mulai dari penyusunan DED hingga pengawasan konstruksi. Kemenkes menekankan pentingnya fungsi dan efisiensi dalam pembangunan fasilitas tersebut.
“Kemenkes akan mendukung penuh, mulai dari aspek perencanaan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pengawasan konstruksi. Prinsipnya, kita ingin membangun rumah sakit yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga fungsional, efisien, dan mampu memberikan pelayanan paripurna,” jelas dr. Rini.
Pembahasan lanjutan mengemuka dari beberapa anggota Komisi IV. Syamsul Hidayat, SE., M.Si., menyoroti keberlanjutan operasional rumah sakit agar tidak menjadi beban fiskal daerah di kemudian hari. Ia mengingatkan perlunya kajian mengenai SDM dan pengelolaan.
“Kami tidak ingin RSUD ini jadi seperti proyek ‘jumbo’ yang terbengkalai atau justru menjadi beban APBD di kemudian hari karena biaya operasional yang tinggi,” ujarnya.
Anggota lainnya, Andi Rusni, S.E., M.M, menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia meminta setiap tahapan pembangunan mengedepankan efisiensi dan pelaporan yang transparan.
“Dana 300 miliar adalah kepercayaan rakyat. Setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi tertinggi,” tegasnya.
Adizul Syahabuddin, SP., M.Si., menambahkan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Sumbawa. Ia menilai pembangunan RSUD harus memperhatikan jangkauan layanan yang merata.
“Pembangunan RSUD ini juga harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Sumbawa,” katanya.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim percepatan yang melibatkan DPRD Sumbawa, pemerintah daerah, dan Kemenkes. Tim tersebut akan menyusun timeline, menuntaskan administrasi, serta memantau perkembangan proyek. Rombongan juga diikuti sejumlah anggota Komisi IV dan Sekretariat DPRD Sumbawa.
Dengan langkah tersebut, percepatan pembangunan RSUD Sumbawa memasuki tahap yang lebih terarah. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan memastikan rumah sakit dapat segera direalisasikan dan memberi layanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.***
