Berdikari.Online — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, H. Fahri Hamzah, S.E., menegaskan perlunya percepatan pengurangan ketimpangan sosial pada Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sumbawa (1/12/2025). Ia hadir bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan yang sekaligus meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di Kantor Bupati Sumbawa. Fahri menekankan bahwa pembangunan di daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional yang menyasar kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu inti kebijakan Presiden Prabowo adalah mengakhiri ketimpangan sosial melalui pemenuhan gizi dan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu,” ujar Wamen.
Dalam kegiatan itu, ia menyebut Program Makan Bergizi Gratis menjadi instrumen penting untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga mengarahkan dukungan pendidikan melalui Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi keluarga miskin. Kedua program tersebut diposisikan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara langsung.
“Langkah lain adalah mendorong renovasi rumah agar warga memiliki hunian yang lebih layak,” tambahnya.
Fahri menekankan bahwa seluruh intervensi pemerintah wajib menggunakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Menurutnya, penggunaan basis data tunggal diperlukan agar penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran. Ia memastikan setiap program yang digulirkan diarahkan sepenuhnya untuk masyarakat.
“Seluruh penyaluran program wajib mengacu pada satu data agar tidak terjadi tumpang tindih dan masyarakat menerima manfaat secara utuh,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan bahwa inisiatif daerah terus diselaraskan dengan prioritas nasional, termasuk penanganan sanitasi dan peningkatan konektivitas jalan. Program IJD dan pembentukan satgas perlindungan hutan digerakkan untuk memperkuat infrastruktur sekaligus mitigasi bencana. Pemkab Sumbawa juga menjalankan sejumlah program strategis nasional yang menyasar pelayanan dasar masyarakat.***
