Berdikari.Online – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan konsultasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB di Mataram, Selasa, (9/12/2025). Pertemuan fokus pada stabilitas harga pangan serta persoalan distribusi Elpiji 3 kg bersubsidi. Pembahasan menyoroti tren pasar dan isu kelangkaan yang berdampak pada masyarakat miskin dan usaha mikro. Kepala Disdag NTB Jamaludin Maladi hadir bersama Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Endang Sri Wahyuni.
Disdag menyampaikan bahwa harga pangan di Sumbawa relatif stabil, namun pengawasan tetap perlu diperkuat menjelang momen tertentu yang memicu lonjakan permintaan. Komisi II menekankan perlunya deteksi dini atas potensi kenaikan harga. Dewan juga menyoroti pentingnya rantai pasok yang tertata agar masyarakat tidak terdampak permainan pasar. Sekretaris Komisi II H Zohran menegaskan perlunya sinergi antarinstansi.
“Kami mendorong adanya Elpiji non-subsidi di Sumbawa. Di Bima sudah ada, ini untuk wilayah timur. Saya sudah tawarkan ke Pertamina, ayolah buatkan. Supaya tidak diperebutkan hak orang lain oleh pegawai negeri, pengusaha kaya, petani kaya, atau nelayan kaya,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB.
Dalam diskusi, anggota Komisi II Juliansyah menyoroti penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh kalangan mampu termasuk ASN dan pengusaha. Kadis Perdagangan menyampaikan kekhawatiran atas hak masyarakat miskin yang berpotensi terambil. Ia memaparkan rencana memperluas ketersediaan LPG non-subsidi sebagai solusi. Konsultasi juga menyoroti peran pengawasan agar subsidi tepat sasaran.
“Kami mendorong Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk untuk terjun langsung dan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai hak mereka atas Elpiji bersubsidi,” ujar Zohran.
Sorotan mengarah pada tata kelola pangkalan termasuk alur kuota distribusi dari agen ke penerima KTP. Dewan menemukan masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme kuota yang diterima pangkalan. Terdapat isu mengenai alokasi sub pangkalan yang seharusnya 10 persen, namun diduga lebih besar sehingga berpotensi menjadi celah penyimpangan. Komisi II meminta transparansi data distribusi dan penguatan pengawasan terhadap pangkalan.
Kepala Disdag NTB berkomitmen menindaklanjuti temuan DPRD. Koordinasi dengan Pertamina dan penegak hukum akan diperkuat. Disdag menargetkan ketersediaan barang tetap terjaga dan subsidi LPG 3 kg dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak.***
