Berdikari.Online-PT Pertamina (Persero) menaikkan harga minyak tanah (BBM) nonsubsidi seri Pertamax Turbo dan Dex series. Perusahaan minyak dan gas milik negara juga telah menaikkan harga bahan bakar gas cair jenis bright gas yang tidak disubsidi.
“Harga bahan bakar Pertamina telah dirancang sebagai wujud apresiasi untuk anda dalam memberikan pelayanan prima di SPBU kami. Harga bahan bakar berlaku mulai 10 Juli 2022,” demikian pernyataan resmi Pertamina dalam laman MyPertamina pada Ahad (10/7).
Pertamina mengatakan produk Pertamax Turbo dan Dex series menyumbang 5% dari total konsumsi bahan bakar nasional. Adapun proporsi produk LPG nonsubsidi sebesar 6% dari total konsumsi LPG negara.
Harga Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual Rp 14.500 per liter, naik menjadi Rp 16.200 per liter. Setelah itu, Pertamina Dex yang semula Rp 13.700 menjadi Rp 16.500 per liter, dan harga Dexlite naik dari Rp 12.950 menjadi Rp 15.000/liter. Sedangkan harga gas elpiji bright mengalami kenaikan sekitar Rp 2.000 per kilogram.
Irto Ginting, Sekretaris perusahaan Pertamina Patra Niaga, menjelaskan penyebab kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi adalah mengikuti kenaikan harga minyak dan gas dunia. Pada Juni 2022, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) senilai US$ 117,62, yaitu 37% lebih tinggi dari harga Januari 2020.
Sementara harga elpiji berbasis kontrak (CPA) Aramco bulan lalu tercatat sebesar 725 ton atau 13% di atas harga rata-rata tahun lalu.
Meski ada kebijakan price matching, Irto mengatakan harga masih relatif kompetitif dibandingkan produk sejenis yang banyak dijual oleh distributor BBM dan LPG di Indonesia. Sebelumnya, Pertamina menekankan komitmennya untuk menjaga pasokan bahan bakar dan LPG pada tingkat yang aman. Pengawasan yang ditingkatkan kehadiranya melalui sistem digital sehingga membantu bisnis memenuhi tantangan kenaikan harga minyak.
Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menjelaskan kenaikan harga minyak yang sangat tajam telah menyebabkan krisis energi di beberapa negara. Ia melaporkan, sebagai BUMN energi, Pertamina membuat perencanaan yang matang dengan menyeimbangkan aspek ketahanan energi nasional dan kondisi bisnis. Karena itu menurutnya, Pertamina memastikan tingkat persediaan bervariasi dari jenis produk untuk kebutuhan setiap wilayah bahkan hingga SPBU.
“Kita harus memastikan ketersediaan BBM dan LPG nonsubsidi sehingga masyarakat yang tidak berhak membeli BBM dan LPG subsidi bisa dengan mudah mendapatkan BBM dan LPG,” ujar Nicke.
Nicke mengatakan pemulihan ekonomi pascapandemi berdampak pada mobilitas masyarakat dan meningkatkan kecenderungan penjualan BBM dan LPG. Jika tren ini terus berlanjut, Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, khususnya terkait dengan standar kendaraan yang layak menggunakan bahan bakar subsidi tambahan.
Menurut Nicke, Pertamina harus menjaga kuota BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota. Pertamina juga berupaya memastikan BBM bersubsidi digunakan oleh dinas dan kendaraan masyarakat yang sah sesuai ketentuan. (*)
