Berdikari.online- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, mayoritas fraksi di DPR sepakat untuk melakukan revisi UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 atau merevisi agar ganja bisa digunakan untuk keperluan medis.
“Sejumlah fraksi termasuk fraksi kami PPP (sepakat), ini istilahnya bukan legalisasi ganja untuk medis, tapi relaksasi ganja untuk keperluan medis,” kata Arsul pada wartawan dikutip, Kamis (21/7/2022).
Relaksasi yang dimaksud Arsul adalah revisi pada pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
“Relaksasinya dalam bentuk ada perubahan bunyi pasal 8 ayat (1),” kata dia.
Arsul memastikan proses revisi UU Narkotika tetap akan berlanjut meski sebelumnya MK menolak yudisial review pasal tersebut.
“Revisi UU narkotika yang sekarang sedang berproses di DPR, dalam hal ini di Komisi III maka ya nanti kembali apa yang jadi kesepakatan DPR dan pemerintah,” pungkas dia.
Sebelumnya, Arsul Sani menyatakan, pembahasan revisi UU Narkotika No. 35 tahun 2009 akan langsung dibahas di masa sidang mendatang.
“Masa sidang yang akan datang, setelah 17 Agustus kita akan memulai pembahasan itu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/7/2021).
Menurut Arsul, pembahasan revisi akan dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para ahli. “Sambil tentu pembahasan itu dibarengi dengan melakukan RDPU dulu dengan para dokter, ahli farmasi,” kata dia.
Selain itu, Arsul mengingatkan DPR tidak berencana melegalkan ganja, namun merelaksasi penggunaan ganja untuk medis.
“Tetapi sekali lagi ingat jangan ada pembelokan. DPR atau komisi III tidak sedang melakukan usaha melegalkan ganja, bukan itu, apalagi untuk rekreasi atau untuk kesenangan. Kita cuma merelaksasi agar kalau perkembangan ilmu pengetahuan ke depan itu ada obat yang memang ada campuran ganja dan itu bisa mengobati penyakit,” pungkas dia.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait legalisasi ganja untuk medis. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta para penggugat seperti Santi yang memiliki anak cerebral palsy agar tidak kecewa dan putus asa, sebab DPR masih tetap bisa mengupayakan revisi UU Narkotika.
“Harapan itu selalu ada. Jangan kecewa karena ada jalan lain menuju Roma. Jalan lainnya itu ada legislatif review, yang ditolak itu kan Yudisial review,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/7/2022).
Menurut Arsul, MK tidak memutuskan bahwa pasal 8 ayat 1 UU Narkotika tidak bisa diubah, melainkan dikembalikan kepada pembuat Undang-undang yakni DPR.
“Tidak berarti pasal 8 ayat 1 gak bisa diubah, karena MK berpendapat itu kebiajkan hukum yang terbuka artinya dikembalikan ke pembuat UU dalam hal ini DPR,” kata dia. (*)
