Berdikari.Online -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melakukan aksi politik menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan elektoral menjelang tahun politik 2024.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar tidak melupakan sejarah yang telah mendiamkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi. PKS, kata Hasto justru mendukung Presiden SBY menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.
“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina,” ujar Hasto saat ditanya awak media mengenai masifnya spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM.
Hasto menjawab pertanyaan itu di sela-sela kegiatannya menghadiri Kongres Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) di Kabupaten Bantul, Sabtu (17/9/2022).
Hasto mengatakan tidak masalah jika PKS dan partai politik lain menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
“PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY,” jelas Hasto.
Doktor ilmu pertahanan itu menerangkan, dari sisi hulu Presiden Jokowi berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi atau refinery meski pembangunannya sempat tertunda karena pandemi Covid-19.
Untuk itu, lanjut Hasto, harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara.
Hasto menilai prestasi Presiden Jokowi sangat luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, banyak dunia mengapresiasi perekonomian Indonesia. Hasto menyampaikan banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.
Menurut Hasto, seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks ke depannya.
“Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data,” kata Hasto.
Daripada mengkritik pemerintah, Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” tegas Hasto. (*)
