Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa secara resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor X Tahun 2025. Rekomendasi yang disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Andi Rusni, SE., MM ini berfokus pada upaya penguatan ekonomi daerah, penataan infrastruktur, dan percepatan pelayanan publik.
Penguatan Ekonomi Daerah
Ketua Pansus Andi Rusni menekankan perlunya peningkatan pendapatan daerah dengan langkah konkret melalui reformasi ekonomi.
“Kami minta proyeksi pendapatan disesuaikan dengan potensi riil, khususnya dari pajak dan retribusi, dengan menambah aparatur penagih,” tegas Andi Rusni, sebagaimana keterangan yang diterima media ini, Selasa (22/04/2025).
Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD meminta pemerintah melakukan proyeksi pendapatan yang realistis, terutama dari sektor pajak dan retribusi, dengan mempertimbangkan potensi riil dan capaian tahun sebelumnya.
“Beberapa langkah strategis yang kami rekomendasikan kepada pemerintah yaitu pendataan pajak Galian C dan MBLB, penempatan petugas di setiap lokasi tambang untuk meminimalisir kebocoran pendapatan, retribusi pasar hingga penataan pasar Seketeng, termasuk perbaikan lantai dasar Blok C, pembangunan jembatan penghubung, dan pengaktifan kembali Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” ungkap Andi
Lebih lanjut, anggota DPRD itu meminta hilirisasi tambang dilakukan di wilayah Sumbawa agar memberikan nilai tambah terhadap ekonomi daerah
“Kami minta agar daerah ini mempunya pabrik pengolahan produk turunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ucapnya
Rekomendasi DPRD Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Sektor Kesehatan:
- DPRD meminta Intensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi NTB untuk percepatan pembangunan RSUD di Sering, Kecamatan Unter Iwes.
- Solusi praktis untuk menutupi defisit bulanan RSUD Sumbawa sebesar Rp2 miliar, termasuk penyelesaian utang rumah sakit.
Jalan dan Jembatan:
- Pemeliharaan rutin jalan yang sudah “mantap” dan perbaikan segera jalan berlubang.
- Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk perbaikan “tanggul jebol di Bendung Ai Putik (Desa Rhee)” dan “tebing roboh di Kelurahan Samapuin (200 meter)”.
- Penanganan genangan banjir tahunan di jalan nasional/provinsi melalui normalisasi saluran.
Kemudian Penataan Aset dan Lahan
- -Segera lakukan Sertifikasi Tanah Sekolah yang belum bersertifikat untuk kepastian hukum dan menghindari konflik berkepanjangan.
- Pengelolaan Aset Daerah melalui pembentukan Tim Pengamanan Aset dan sistem database terpadu untuk mencegah penyimpangan.
Pariwisata dan Olahraga
- Pengembangan Destinasi Wisata “Taman Wisata Saliper Ate” sebagai ikon pariwisata dekat Kota Sumbawa Besar dan revitalisasi Situs Cagar Budaya, museum, dan ekonomi kreatif (e.g., Main Jaran, Barapan Kebo).
- Persiapan Ajang Olahraga melalui pembenahan venue olahraga untuk menyambut “Porprov NTB 2026” dan “PON XXII 2028”, serta pembinaan atlet berprestasi.
Tata Kelola Keuangan dan Penanggulangan Bencana
- Pencapaian WTP: Peningkatan pengawasan OPD untuk meraih predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” setelah tahun ini memperoleh “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”.
- Penanganan Bencana 2023: Percepatan rehabilitasi jembatan roboh (Desa Lito) dan rumah rusak (Kerekeh–Brang Biji) melalui Dana Dekonsentrasi Pusat.
Selain itu Ketua Pansus DPRD Sumbawa juga meminta pemerintah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi kritikal bagi pemerintah daerah.
“Kami harap rekomendasi ini ditindaklanjuti serius untuk memastikan pembangunan lebih inklusif dan akuntabel,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah menyatakan komitmennya untuk segera merespons rekomendasi DPRD, termasuk melalui rapat koordinasi lintas OPD. Hasil tindak lanjut akan dilaporkan dalam pertemuan paripurna mendatang. (*)
