Berdikari.Online – Senat Filipina yang bertindak sebagai mahkamah pemakzulan mengeluarkan surat panggilan kepada Wakil Presiden Sara Duterte, pada Rabu 11 Juni 2025,dikutip dari ABS-CBN. Dalam surat tersebut Duterte diberikan waktu selama sepuluh hari untuk menjawab tuduhan yang ditujukan padanya.
1. Pemakzulan
Sara Duterte dimakzulkan pada 5 Februari setelah lebih dari dua pertiga anggota majelis rendah parlemen (DPR) menandatangani petisi pemakzulan. Presiden Senat sekaligus ketua sidang Francis Chiz Escudero mengatakan 18 dari 23 anggota senat memilih untuk mengembalikan berkas pemakzulan ke DPR. Hal ini untuk memperjelas legalitas proses pemakzulan Wapres Sara Duterte. Ia dituduh menyalahgunakan dana publik saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Filipina.
2. Konflik Politik
Petisi pemakzulan Sara Duterte muncul saat kondisi politik sedang memanas. Sebelumnya Sara Duterte menuduh Presiden Ferdinand Marcos Jr ingin menyingkirkan dia. Sara mengeklaim bahwa Marcos melihat dia sebagai ancaman terbesar bagi peluangnya untuk maju kembali dalam pemilu 2028. Keduanya pernah maju bersama sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2022 dan memenangkan masa jabatan enam tahun.
Namun, aliansi politik mereka kini retak. Sara Duterte mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada Juni tahun lalu setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sara Duterte juga didakwa oleh negara atas tuduhan menghasut tindakan makar pada 12 Februari 2025.
3. Surat Panggilan Diterima
Kantor Wakil Presiden Sara Duterte telah menerima surat panggilan pengadilan pemakzulan senat, dan memerintahkan untuk menanggapi dalam waktu 10 hari sejak diterimanya surat pemakzulan yang dikirimkan oleh DPR.
Pengadilan juga meminta Sara Duterte hadir pada tanggal yang akan diumumkan. “Anda, Wakil Presiden tersebut dengan ini juga dipanggil untuk menghadap Senat Filipina dan saat itu juga untuk mematuhi, menaati, dan melaksanakan perintah, arahan, dan keputusan yang akan dibuat oleh Senat yang bersidang sebagai pengadilan pemakzulan di tempat tersebut sesuai dengan Konstitusi dan hukum Filipina,” isi surat tersebut.(*)
