Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD sumbawa, pada Selasa (17/06/2025) ini dipimpin Wakil Ketua DPRD I, H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua II, Gita Liesbano, S.H., M.Kn., dan Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Asisten I Setda Sumbawa, Drs Irawan Subekti mewakili Bupati Sumbawa, Forkopimda, Camat, Kades dan tamu undangan.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara H. Rusdi menyampaikan pandangan kritis sekaligus konstruktif terhadap dokumen strategis RPJMD 2025-2029.
Fraksi PAN, mengapresiasi visi besar “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera” serta lima misi utama dalam RPJMD. Namun, ia menekankan perlunya eksekusi nyata di lapangan.
“Target seperti penurunan kemiskinan dari 12,87% menjadi 8,32% dan peningkatan IPM ke 77,01 poin sangat ambisius. Ini harus didukung strategi realistis dan kemampuan fiskal yang memadai,” tegas Rusdi di hadapan Asisten I yang mewakili Bupati, Forkopimda, serta jajaran SKPD.
Fraksi PAN menyoroti sejumlah isu krusial, yang sekaligus menjadi catatan kritis sektor strategis, diantaranya : Pertama, Keterbatasan Fiskal. “Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, apakah Pemda sudah menyiapkan skenario cadangan jika target pertumbuhan tidak tercapai?” tanya Rusdi. Fraksi PAN mendorong inovasi OPD untuk meningkatkan PAD, bukan sekadar menunggu anggaran.
Kedua, Peningkatan SDM. Fraksi PAN mendesak implementasi “sekolah tuntas 12 tahun” dengan intervensi khusus di daerah rawan putus sekolah, serta penempatan tenaga medis berbasis insentif di wilayah terpencil.
Ketiga, Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. “Hilirisasi jagung, sapi, dan Gabah jangan sampai hanya menguntungkan korporasi. Petani dan UMKM harus dapat akses harga dasar, distribusi, dan infrastruktur rantai pasok,” tegas Rusdi.
Keempat, Keadilan Infrastruktur. Fraksi PAN menyoroti jalan Langam–Mamak (Lopok) yang tak tersentuh 27 tahun dan ruas Desa Prode SP (Plampang) yang masih buruk. “RPJMD harus jadi momentum pemerataan infrastruktur,” seru Rusdi.
Kelima, Pemberdayaan BLK dan Perlindungan Perempuan. BLK Sumbawa didorong menjadi BLUD atau minimal memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mandiri untuk pelatihan yang relevan dengan pasar kerja. Sementara, anggaran untuk Dinas P2KBP3A dinilai masih minim dalam penanganan kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan dini.
Fraksi PAN menutup pandangan dengan penekanan pada prinsip pembangunan berbasis Imtaq dan Iptek. “Dengan semangat Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah (PIN), kami yakin Sumbawa bisa mencapai cita-citanya,” pungkas Rusdi.
Susunan Anggota Fraksi PAN DPRD Sumbawa : Syamsul Hidayat, S.E (Penasihat/Anggota), Ida Rahayu, S.AP (Ketua/Anggota), Marliaten (Bendahara/Anggota) dan H. Rusdi (Anggota).(*)
