Berdikari.Online – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soroti persolan Gas LPG yang tidak tersalur merata dalam masyarakat. Ketidaklancaran dan pelanggan diduga banyak terjadi pada tingkat agen maupun pengecer.
Keterangan ini disampaikan Fraksi PKS yang diwakili oleh H. Andi Mappeleppui. Pernyataan ini diutarakan dalam Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa. Sidang ini membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2024.
“Berdasarkan pantauan kami di lapangan. Fenomena ini terjadi secara terus menerus dan belum bisa teratasi. Bahkan, pelanggaran ini terjadi semakin masif dan terang-terangan,” ujar H. Andi.
Fraksi PKS mempertanyakan; sejauh mana upaya pemerintah dalam menangani persolan tersebut. Berama ini, fraksi meminta agar Pemda mengambil tindakan yang lebih serius lagi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
Diketahui, persolan gas subsidi di masyarakat kerap terjadi. Masyarakat mengeluhkan penjualan gas yang dijual dengan masyarakat di luar area agen. Praktik ini diindikasikan terjadi sebagai sebab sekaligus dampak dari kelangkaan gas.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait percepatan perekonomian. Pemerintah diharapkan mampu membuat pasar rakyat di daerah Kecamatan Moyo Hulu.
Pasar ini diharapkan bisa dibangun di tanah Pemda yang ada di Dusun Binakarya. Lokasi ini diinginkan mengingat akan lebih mudah di akses oleh masyarakat Moyo Hulu.
Selanjutnya, Pemda juga diminta untuk menginfentarisir aset tanah milik daerah. Sehingga Pemda harus segera menerbitkan sertifikat hak milik.
Selebihnya, Fraksi PKS melalui mengapresiasi kerja Pemerintah Daerah PAD Sumbawa yang melebihi target yang diproyeksikan.*
