Berdikari.Online – Fraksi Demokrat PPP Pembangunan (DPPP) DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti berbagai persoalan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Gitta Liesbano, (14/7) kemarin, Fraksi DPPP mengangkat isu seputar pendidikan, kesehatan, energi, dan pertambangan sebagai fokus utama pengawasan.
Pada sektor pendidikan, Fraksi DPPP menilai sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) belum berjalan optimal. Mereka menyebut banyak lulusan SD tidak tertampung di SMP terdekat sesuai domisili.
Contohnya terjadi di SMPN 1 Labuhan Badas, yang kapasitasnya tidak mencukupi. Fraksi meminta agar Pemda melalui dinas terkait mengevaluasi sistem zonasi dan kriteria penerimaan.
“Kami tidak ingin ada anak yang gagal melanjutkan sekolah hanya karena kendala jarak atau keterbatasan daya tampung,” kata Syaipul Arif, juru bicara Fraksi DPPP.
Di bidang kesehatan, Fraksi menekankan pentingnya perbaikan layanan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan publik. Mereka menyoroti fasilitas dan ketersediaan tenaga medis di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) yang masih minim. Pemda diminta memastikan sarana dasar seperti air bersih dan tenaga kesehatan kompeten tersedia secara merata.
Terkait kelangkaan LPG 3 kilogram, Fraksi mengapresiasi langkah pembentukan Satgas gabungan oleh TNI, Polri, dan OPD terkait. Namun, Fraksi menegaskan agar langkah ini diikuti dengan tindakan konkret untuk mempercepat distribusi, mencegah permainan harga, dan menjamin transparansi di tingkat pengecer.
Isu pertambangan juga menjadi sorotan tajam Fraksi DPPP. Mereka mempertanyakan kontribusi PT. Sumbawa Jutaraya (SJR) terhadap masyarakat sekitar tambang. Selain itu, Fraksi mendorong Pemda agar aktif memperjuangkan keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam operasional perusahaan tambang.
“Pemda harus memiliki daya tawar, bukan hanya menyetujui rencana perusahaan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” tegas Syaipul terkait rencana pembangunan conveyor oleh PT. Amman Nusa Tenggara (AMNT).
Melalui pemandangan umum ini, Fraksi DPPP menegaskan bahwa evaluasi APBD harus menjadi momentum memperbaiki pelayanan publik secara menyeluruh. Mereka meminta Pemda tidak hanya berorientasi pada pelaporan, tetapi juga memastikan program dan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.***
