Berdikari.Online – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memanggil manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya ke Balai Kota, Selasa (22/7). Pemanggilan ini, menyusul dugaan pelanggaran mutu dan takaran kemasan beras yang kini tengah dalam proses penyelidikan oleh Satgas Pangan Polri.
Pertemuan ini digelar sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi isu yang melibatkan perusahaan penyedia pangan utama tersebut.
“Dan direncanakan memang sore ini juga ada pertemuan (Gubernur Pramono dengan Food Station). Kita tunggu saja, tentunya kita ingin semuanya berjalan secara transparan,” kata Staf Khusus Gubernur bidang komunikasi, Chico Hakim, di Balai Kota Jakarta.
Meski tengah menghadapi proses hukum, Chico memastikan Food Station tetap menjalankan fungsi distribusinya seperti biasa untuk menjaga stabilitas pangan di ibu kota.
“Namun tentu selama proses ini berlangsung, Food Station tetap menjalankan tugas-tugas kesehariannya, fungsinya sebagai perusahaan yang juga menjadi pemasok bahan pangan bagi warga Jakarta,” jelasnya.
Ia menyebut Gubernur Pramono telah memberi perhatian penuh terhadap permasalahan ini dan siap mengikuti perkembangan penyelidikan yang kini berada di tangan Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran ini sebelumnya mencuat setelah Kementerian Pertanian mengungkap 212 merek beras yang diduga menurunkan kualitas dan mengurangi takaran. Di antara yang diperiksa adalah Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen dari Food Station.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut potensi kerugian negara akibat praktik pengoplosan bisa mencapai angka fantastis. “Kalau 5 tahun Rp 500 triliun. Ini kerugian,” tegas Amran.
Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak cepat untuk menjamin perlindungan konsumen dan akurasi mutu pangan.***
