Berdikari.Online – DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, khususnya di sektor pertanian.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Zohran SH, menegaskan komitmen tersebut saat ditemui bersama Anggota Komisi II, Juliansyah SE, pada Kamis (31/7/2025).
“Kami di Komisi II DPRD sangat konsen terhadap sektor pertanian. Data selisih 20.000 hektar antara lahan tanam dan panen sejak 2020 adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan,” ujar Zohran.
Ia menyebut RPJMD sebagai strategi untuk mengatasi gagal panen dan meningkatkan produktivitas menuju swasembada pangan. Salah satu langkah yang disorot adalah evaluasi potensi sumur bor dan pompa air di seluruh kecamatan.
“Pengadaan sumur bor dan mesin pompa akan menjadi penyelamat bagi petani di musim kemarau atau di daerah yang jaringan irigasinya belum optimal,” jelasnya.
Zohran juga menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi dan penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Menurutnya, distribusi air perlu dikelola secara mandiri dan efektif oleh petani.
Menurutnya sejumlah bendungan yang perlu dinormalisasi atau dikeruk karena sudah mengalami pendangkalan. Di antaranya adalah Bendungan Gapit, Bendungan Tiu Kulit, Cekdam Jompong, Bendungan Batu Bulan, dan Bendungan Mamak.
“Bendungan-bendungan ini adalah aset vital kita. Jika kapasitasnya tidak dioptimalkan, maka upaya peningkatan produksi akan terhambat,” tegas Zohran.
Bersama ini, menyambut baik rencana pembangunan bendungan baru seperti Bendungan Kereke di Kecamatan Untir Iwes, dan Bendungan Selante di Kecamatan Plampang.
“Pembangunan bendungan baru menunjukkan visi jangka panjang Pemda untuk memperluas cakupan irigasi dan menjamin ketersediaan air dalam skala yang lebih besar,” katanya.
Dalam RPJMD 2025–2029, Zohran menilai terdapat skema terpadu yang mencakup peningkatan SDM petani melalui pelatihan, penguatan infrastruktur pengairan, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pelibatan pihak swasta.
Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap distribusi pupuk serta pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
“Kami di Komisi II akan terus mendorong agar setiap program di sektor pertanian ini dapat terealisasi sesuai target. Kami akan pastikan anggaran yang dialokasikan efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.***