Berdikari.Online — Aliansi Perlawanan Rakyat 17 Agustus ’45 menggelar lomba pengibaran bendera One Piece pada Hari Kemerdekaan RI ke-80, Sabtu, 17 Agustus 2025. Lomba ini juga disertai seruan pengibaran bendera di berbagai ruang publik sebagai simbol perlawanan.
Gabungan warga sipil, mahasiswa, pekerja, seniman, dan aktivis dalam aliansi ini menyerukan pengibaran bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece sebagai ekspresi politik. Lomba bertajuk ‘Lomba Upacara Bendera One Piece Pada 17 Agustus 2025 dengan Kultur Bajak Laut’ digelar sebagai bagian dari kampanye.
Karya lomba berupa video maksimal dua menit, boleh disertai narasi dan tagar seperti #17agustus2025, #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, #ReformasiDikorupsi, #TolakOmnibusLaw, #GejayanMemanggil, dan #TolakRKUHAP. Pemenang akan diberi hadiah.
“Aksi simbolik ini akan digelar serentak pada 17 Agustus 2025, dan dilanjutkan hingga tuntutan-tuntutan rakyat didengar dan dilaksanakan,” ujar juru bicara aliansi, Kontra Tirano.
Aliansi yang digagas bersama Gejayan Memanggil menyebut pengibaran bendera ini sebagai perlawanan terhadap tirani, kemunafikan kemerdekaan palsu, dan pengkhianatan elite politik.
“Reformasi yang diperjuangkan generasi sebelumnya dikorupsi, suara rakyat dibungkam, hukum dipelintir untuk melanggengkan kerakusan,” kata aliansi.
Pengibaran bendera One Piece dianggap bentuk protes atas kebijakan seperti Omnibus Law dan RKUHAP yang dinilai membatasi kebebasan dan menjual keadilan. Aksi ini akan digelar serentak dan dilanjutkan sampai tuntutan rakyat dipenuhi.
Aliansi mengajak masyarakat mengibarkan bendera tersebut di rumah, jalanan, kampus, kantor, kendaraan, hingga media sosial.
“Kami bukan musuh bangsa, kami adalah rakyat yang muak dibohongi. Kibarkan bendera hitam, tunjukkan bahwa kita masih berani bermimpi tentang Indonesia yang merdeka sungguhan,” tegas mereka.
Fenomena ini mencuat di media sosial, beriringan dengan peluncuran logo resmi HUT ke-80 RI. Bendera One Piece terlihat dikibarkan di rumah dan kendaraan warga.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut gerakan ini provokatif dan bisa menurunkan kewibawaan bendera merah putih.
“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri, dan tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” kata BG, Jumat (1/8).
Ia menambahkan, pemerintah menghargai ekspresi warga selama tidak melanggar batas. Namun, jika ada unsur kesengajaan, tindakan hukum akan diambil.
“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” ujarnya.***
