Berdikari.Online — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan ketidaksesuaian fasilitas yang diterima jemaah haji 2024. Temuan ini terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.
“Ini informasi yang masuk ke kami, ada yang daftarnya furoda, tapi barengnya sama haji khusus. Mungkin ini yang haji khusus, barengnya sama yang reguler,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Kamis (14/8/2025).
Dugaan penyimpangan ini berkaitan dengan perubahan pembagian 20 ribu kuota haji tambahan. Sesuai aturan, 92 persen seharusnya untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, namun pada praktiknya dibagi rata 50 persen-50 persen.
“Tetapi kemudian dibagi menjadi 50 persen-50 persen. Ini pasti juga terkait dengan ketersediaan fasilitas dan lain-lain yang ada di sana,” ujar Asep.
KPK meminta keterangan dari jemaah yang merasa fasilitasnya tidak sesuai. Keterangan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan.
“Kami juga membutuhkan keterangan dari para saksi. Semoga para jemaah yang mengalami ketidaksesuaian pelayanan dapat memberikan keterangan kepada kami,” ucapnya.
Kasus ini telah masuk tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. KPK telah mencegah tiga pihak ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pencegahan berlaku enam bulan untuk kepentingan penyidikan.
Yaqut telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (7/8) selama sekitar empat jam. Ia diduga mengetahui pengalihan setengah kuota tambahan 20 ribu yang diperoleh dari pemerintah Arab Saudi pada 2024.
Pengalihan ini disebut tidak sesuai aturan dan melibatkan ratusan travel. “Kan tadi, travel itu tidak cuma satu, bahkan lebih dari 100,” kata Asep dalam jumpa pers, Selasa (12/8).
Menurutnya, pembagian kuota dilakukan berdasarkan kapasitas masing-masing travel. “Kalau travel besar dapatnya lebih banyak, kalau kecil ya kebagian sedikit,” jelasnya.***
