Berdikari.Online -Presiden Am bcerika Serikat Donald Trump menegaskan Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia. Pernyataan itu disampaikan menjelang pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, Senin (18/8/2025). Trump menyatakan hal ini tidak akan berubah meski situasi perang terus berlanjut.
“Presiden Zelensky dapat segera mengakhiri perang dengan Rusia jika ia mau. Tidak akan ada masuk ke NATO oleh Ukraina. Beberapa hal tidak pernah berubah,” tulis Trump di platform Truth Social.
Trump juga menegaskan tidak ada jalan kembali terkait Krimea, wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014. Sikap tersebut muncul usai pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan itu menghasilkan pembatalan tuntutan gencatan senjata dan dorongan untuk kesepakatan damai permanen.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan kembali perlunya jaminan keamanan dari sekutu. “Kami semua memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri perang ini dengan cepat dan andal,” ujarnya di media sosial. Zelensky juga menekankan Ukraina membutuhkan perlindungan yang efektif.
Utusan AS Steve Witkoff menyebut Rusia telah menyetujui kemungkinan pakta keamanan ala NATO bagi Ukraina. “Kami berhasil memenangkan konsesi berikut: Amerika Serikat dapat menawarkan perlindungan ala Pasal 5,” kata Witkoff.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meredam ekspektasi atas hal itu. “Kita masih jauh dari itu,” ujarnya. Rubio juga menyebut anggapan bahwa Zelensky ditekan Trump untuk menerima kesepakatan damai adalah “narasi media yang bodoh.”
Sejumlah pemimpin Eropa juga tiba di Washington untuk membahas masa depan Ukraina bersama Zelensky. Mereka di antaranya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Kanselir Jerman Friedrich Merz. “Rencana kami adalah menyajikan front persatuan,” kata Macron.
Perundingan berlangsung di tengah kemajuan pasukan Rusia yang kini menduduki hampir 20 persen wilayah Ukraina sejak invasi penuh pada 2022. Zelensky menegaskan konstitusi negaranya tidak memungkinkan penyerahan wilayah.***
