Berdikari.Online — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Komisi III atas usul prakarsa Raperda Kota Pusaka Sumbawa Besar, Kamis (9/9/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dan dihadiri Bupati Syarafuddin Jarot bersama Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah.
Juru bicara Komisi III, H Rusdi, menjelaskan raperda tersebut disusun dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ia menekankan urgensi regulasi ini untuk menjaga warisan budaya dan alam Sumbawa yang terancam hilang serta menjadikannya identitas kolektif daerah.
“Pelestarian pusaka dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berkelanjutan yang berdampak pada ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata. Selain itu, penting untuk mengarahkan generasi muda agar mencintai dan melestarikan budaya lokal,” kata Rusdi.
Komisi III menyampaikan sejumlah manfaat yang ditargetkan dari raperda ini. Bagi pemerintah daerah, aturan ini akan menjadi acuan hukum dalam perencanaan, pengawasan, dan pendanaan program pelestarian pusaka.
“Bagi masyarakat, diharapkan tumbuh peran aktif menjaga dan memelihara pusaka alam dan budaya sebagai sumber identitas, kebanggaan, dan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan bagi generasi muda, raperda ini akan membuka ruang pembelajaran budaya Samawa melalui kurikulum muatan lokal, festival, dan kegiatan komunitas,” jelasnya.
Komisi III juga menyebut pembentukan Kota Pusaka akan memperkuat posisi Sumbawa di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, hal ini diyakini dapat meningkatkan daya saing daerah.
Raperda Kota Pusaka disusun oleh Komisi III DPRD yang beranggotakan Syaifullah (Ketua), Sri Wahyuni (Wakil Ketua), Hasanuddin (Sekretaris), Alen Taryadi, Andi Rusni, H. Rusdi, Gahtan Hanu Cakita, Hj. Jamila, M. Taufik, dan Syaipul Arif.
Dengan penyampaian raperda ini, DPRD dan Pemkab Sumbawa menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.***
