Berdikari.Online – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti persoalan mendesak di bidang kesehatan dalam Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025. Mereka menekankan pentingnya penambahan tenaga medis dan perbaikan fasilitas Puskesmas Maronge yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan dasar.
Juru bicara Fraksi PKS, Alen Taryadi, menyebut Puskesmas Maronge hanya memiliki satu dokter. Kondisi ini dianggap berisiko jika tenaga medis tersebut berhalangan. Fraksi PKS mendorong agar Pemda segera menambah dokter dan memperbantukan tenaga non-PNS dari UPT Puskesmas Plampang.
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan penambahan dokter, termasuk memanfaatkan tenaga non-PNS dari Plampang untuk diperbantukan di Puskesmas Maronge,” kata Alen Taryadi.
Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemda merehabilitasi bangunan Puskesmas Maronge. Perbaikan pagar, talang air, dan atap kanopi dianggap mendesak agar pelayanan masyarakat berjalan maksimal.
Mereka juga menekankan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). PKS bahkan mendorong agar Pemda mengajukan pinjaman ke Pemerintah Pusat sesuai regulasi keuangan negara untuk mempercepat penyelesaiannya.
“Pembangunan fisik dan fasilitas RSUD harus segera dituntaskan. Jika perlu, manfaatkan opsi pinjaman sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Isu lain yang disoroti adalah status tenaga kesehatan non-ASN dan non-database yang telah lama mengabdi. PKS meminta agar kelompok ini diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu sebelum batas pengusulan berakhir pada 1 Oktober 2025.
Fraksi juga mengingatkan soal turunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Mereka meminta Pemda mengedepankan prioritas anggaran, menggali sumber pendapatan baru, serta mengoptimalkan kontribusi BUMD.
PKS turut menyarankan agar Pemda merencanakan pembangunan masjid berskala raya di kawasan wisata Samota sebagai salah satu warisan pemerintahan Jarot–Ansori.
Dalam sidang tersebut, pimpinan rapat adalah Wakil Ketua I DPRD H. M. Berlian Rayes didampingi Wakil Ketua II Gitta Liesbano. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo mewakili Bupati Sumbawa.
Fraksi PKS menegaskan dukungan mereka terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan catatan seluruh rekomendasi dapat menjadi prioritas.***