Berdikari.Online – Pemerintah Provinsi NTB menggencarkan upaya penurunan stunting melalui kegiatan Rembuk Stunting yang digelar BKKBN NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota di Mataram, (1/12/2025). Kegiatan itu bertujuan memperkuat strategi lintas daerah dalam menekan kasus stunting. Pemprov NTB menyiapkan intervensi di berbagai tingkatan, tidak hanya melalui posyandu. Program baru turut disiapkan sebagai langkah percepatan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memaparkan bahwa pada 2025–2026 pemerintah meluncurkan Program Desa Berdaya. Program itu menyasar desa binaan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem sekaligus memerangi stunting. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan skema orangtua asuh sebagai bentuk intervensi tambahan. Skema tersebut ditujukan tidak hanya untuk anak stunting, tetapi juga bagi anak yang berisiko.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 per hari,” pungkasnya.
Pemprov NTB turut memastikan peran Badan Gizi Nasional di seluruh kabupaten/kota berjalan optimal. Lembaga itu diharapkan menjangkau anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Upaya penurunan stunting diminta dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah. Capaian kabupaten/kota menjadi dasar akumulasi angka stunting tingkat provinsi.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif,” ujarnya.
Wagub mengapresiasi komitmen sejumlah daerah dalam mengintervensi berbagai dinas. Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan daerah lainnya disebut konsisten menjalankan langkah terarah. Seluruh OPD diharapkan bergerak serempak untuk memperkuat hasil. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menyatukan program lintas sektor.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain,” imbuhnya.
Pada penutup arahannya, Wagub menekankan bahwa Rembuk Stunting dilakukan untuk mengevaluasi capaian 2025 sekaligus memetakan rencana kerja 2026. BKKBN NTB akan menilai kemampuan daerah dalam memanfaatkan DAK. Hasilnya akan menentukan tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap penganggaran tahun berikutnya.***
