Berdikari.Online – Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah pencegahan potensi intoleransi menjelang perayaan Natal 2025. Permintaan ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk menjaga kenyamanan ibadah dan stabilitas nasional.
Pigai menilai momentum Natal beririsan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan daerah menjadi kunci agar ibadah dan aktivitas liburan berjalan aman.
“Deteksi dini ini penting dari sekarang supaya kalau ada potensi-potensi gangguan maka bisa dicarikan alternatif, bisa dilakukan penanganan, pendekatan persuasi sehingga kegiatan ibadah bisa berlangsung secara baik dan benar,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengamatan sebelumnya, masih ditemukan insiden yang muncul pada suasana peribadatan. Namun, kejadian tersebut tidak bersifat meluas.
“Kadang-kadang dalam suasana peribadatan itu kan ada satu dua (kasus) yang sering muncul. Satu dua, tapi ya tidak semua,” ujarnya.
Pigai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan perayaan Natal tahun ini berlangsung damai dan toleran. Pemerintah juga berharap stabilitas tetap terjaga selama libur akhir tahun.
“Kita harap ada zero accident, zero intolerant,” kata Pigai.
Selain kepada pemerintah daerah, Pigai juga menginstruksikan jajaran Kementerian HAM untuk memastikan masyarakat dapat menikmati Natal dengan aman. Stabilitas keamanan disebut harus dijaga di seluruh wilayah Indonesia.
“Maka stabilitas keamanan perlu dijaga di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga mereka yang menjalankan ibadah dan liburan bisa menikmati momentum bahagia,” ujarnya.***
