Berdikari.online – DPRD Kaltara yang dipimpin langsung oleh Albert Baya meninjau langsung Sungai Malinau yang keruh akibat aktivitas tambang oleh PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dalam mengelola limbah.
Sebelumnya, masalah ini diadukan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitarnya ke DPRD Provinsi Kaltara agar persoalan ini bisa menemui titik terang. Aduan tersebut mendapat respon oleh DPRD Kaltara.
Rombongan DPRD Kaltara bersama warga di sekitaran Sungai Malinau tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau sempat bertemu Bupati Malinau Wempi W. Mawa terkait persoalan tersebut. Kamis, (21/7/2022)
Bupati Malinau berdebat dengan warga
Menurut pengakuan Elisa Lungu yang merupakan ketua tim mewakili kelompok masyarakat, sempat terjadi perdebatan sengit antar warga dengan bupati Wempi.
“Beliau merasa dilangkahi warga. Masalah Malinau kok di bawa ke DPRD Provinsi. Tapi kami tetap pada pendirian. Kami meyakini hanya DPRD Provinsi yang dapat menyelesaikan persoalan di Malinau Selatan,” ujar Elisa.
Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Albert juga mengakui pertemuan itu sempat memanas. Menurut Albert DPRD tidak ingin mengobok-obok Malinau Selatan. Ia berpandangan, DPRD hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
“Senin Tim Peduli datang ke DPRD. Mereka mengadu persoalan di Malinau Selatan. Kami merespon dengan mengagendakan kunjungan lapangan. Sebenarnya tujuan kami ke Dinas Lingkungan Hidup Malinau, tapi bupati mengundang kami dialog. Ya, kami temui beliu sebagai bentuk penghargaan. Bukan ingin berdebat. Terus salahnya dimana,” kata Albert.
Tidak ada solusi dari bupati
Pertemuan di ruang kerja bupati Wempi itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. DPRD didampingi Tim Peduli langsung meluncur ke Malinau Selatan. Disana puluhan warga sudah menunggu.
“Kami minta didampingi warga melalui jalan pemerintah yang dipakai perusahaan. Biar kami bisa lihat kondisinya. Setelah itu, kami minta ditunjukkan lokasi pengelolaan limbah milik KPUC,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Akibat limbah PT KPUC
Saat di lokasi, rombongan DPRD melihat langsung pengelolaan limbah perusahaan tambang papan atas itu.
“Pokoknya kami sudah lihat, mendokumentasikan dan mengabil sample air limbah. Jujur saya miris. Perusahaan ini berkerja serampangan. Sepertinya mereka tidak kenal takut,” tegas Albert.
Sementara terkait proses lanjutan terkait temuan itu, Albert belum bisa memastikan. Baginya, persoalan pencemaran dan pengelolaan limbah KPUC ini adalah ancaman serius bagi keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.
“Ini masalah serius. Ini juga ujian buat kami DPRD. Apakah serius membela rakyat. Nanti kita lihat perkembangan di dewan. Karena ada mekanisme yang harus kita lalui,” tutup Albert.(*)
