Berdikari.Online -Aksi demonstrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax terus bermunculan di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi serupa mendapat dukungan dari kelompok buruh dan partai politik.
Diketahui DPP Partai Demokrat mengizinkan kadernya mengikuti gelaran aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak BBM.
Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan dukungan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pada rakyat.
“Di daerah-daerah seluruhnya sudah menolak, tinggal para kader dibebaskan untuk ikut. Karena ini bukan hanya menyangkut soal DPP, bukan hanya untuk kader, tapi seluruh rakyat,” kata Andi Arief, Selasa (6/9/2022).
Adapun, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan kadernya agar tak menangis saat menyampaikan pandangan atas kenaikan harga BBM.
Pernyataan Kamhar ini rupanya menyinggung Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani ketika menanggapi kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elite-elite PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu, yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM, padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya,” papar Kamhar.
Demokrat bahkan mempersilahkan kadernya melibatkan pihak lain melakukan demo bersama menolak kenaikan harga BBM. Bila diperlukan, Kamhar menyebut kader Demokrat bisa mengajak keluarga anggota TNI, Polri hingga ASN.
“Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini. Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai,” terang Kamhar.
Kamhar menegaskan sikap Demokrat terhadap kenaikan harga BBM bukan soal politik. Sebab, sebut dia, kenaikan harga BBM juga menyangkut seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini bukan politik, ini masalah kesejahteraan rakyat,” tegas Kamhar. (*)
