Berdikari.online – Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meminta Demokrat untuk belajar matematika dan sejarah agar memahami secara detail perhitungan matematis soal BBM.
“Di era SBY total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690, sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi.” Ujar Adian. Rabu, (7/9/2022)
Selain itu, Adian juga menyoroti soal upah minimum dengan harga BBM di era SBY dan Jokowi. Dia menilai selisih antara kemampuan daya beli masyarakat terhadap BBM di era SBY dan Jokowi terdapat selisih yang cukup besar yakni 126 liter setiap bulan.
“Di era SBY upah minimum (contoh DKI) Rp 2.200.000 utk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter.” Jelas Adian.
Ditegaskan Adian, bahwa di era SBY masih ada “mafia” terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral dibubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik.
“Pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km. Kalau mau di hitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan propinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 304.490 KM maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda beda.” Ungkapnya.
Menurut Adian, dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut di atas, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu.
“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan ahistoris.” Tegasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengintruksikan seluruh kadernya di Indonesia untuk ikut aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, kenaikan harga BBM sangat menambah beban rakyat, padahal situasi ekonomi saat ini belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, pimpinan Partai Demokrat menginstruksikan kepada kadernya mengambil langkah dan tindakan.
“Selain menyuarakan di parlemen terkait penolakan ini, di 514 dewan pimpinan cabang kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini,”kata Kamhar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (7/9/2022).(*)
