Berdikari.Online – Proyek Strategis Nasional (PSN) kini menjadi sorotan setelah ketidakpastian terkait keberlanjutan terus menghantui kontraktor. Diketahui bahwa sejumlah proyek yang telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya kini berisiko dihentikan, menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas perencanaannya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menegaskan bahwa setiap PSN harus melalui perhitungan matang agar tidak berujung pada ketidakpastian.
“PSN, seperti PIK 2, dirancang untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditetapkan sebagai PSN, harapannya ada investasi besar, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi luas,” ujarnya, Minggu (9/3/2025).
Menurutnya, penetapan PSN harus didukung studi kelayakan komprehensif, termasuk analisis biaya-manfaat serta dampak ekonomi dan sosial. Jika proyek dihentikan di tengah jalan, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas.
“Jika PSN yang sudah berjalan dihentikan, artinya ada kelemahan dalam perencanaan awal. Ini bisa merusak kepercayaan investor dan berisiko menimbulkan capital flight,” tegasnya.
Dampak dari penghentian PSN tidak hanya terbatas pada kepercayaan investor, tetapi juga bisa memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Agar PSN benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang, Ahmad Heri menekankan pentingnya kredibilitas dalam proses penetapan proyek. Keputusan harus berbasis kajian objektif, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“PSN tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah harus memastikan proyek ini memberikan manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menyarankan agar sebelum menetapkan PSN, pemerintah memastikan tiga hal:
- Studi kelayakan berbasis data yang kredibel.
- Dampak ekonomi merata, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
- Jaminan keberlanjutan proyek agar tidak terhenti di tengah jalan.
Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan PSN harus didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar perubahan kebijakan antarpemerintahan.
“PSN harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Jika dirancang dengan baik, proyek ini bisa membawa manfaat besar. Namun, jika sejak awal tidak kredibel, yang terjadi justru ketidakpastian dan potensi kerugian bagi negara serta masyarakat,” tutup Ahmad Heri. (*)
