Berdikari.Online – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kunjungan ke Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkonsultasi membahas upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Rombongan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua Fraksi Ida Rahayu, S.AP, dan didampingi oleh Penasihat Fraksi Syamsul Hidayat, S.E, Sekretaris Fraksi H. Rusdi, Bendahara Fraksi Marliaten, serta Staf Ahli Fraksi Ryan Suryanda Putra, S.Farm., Apt. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E.
Dalam pertemuan ini, Fraksi PAN menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya Fraksi PAN dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip good governance serta regulasi yang berlaku.
Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E., menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan berbagai masukan terkait langkah-langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Penguatan sistem pengawasan internal sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar penggunaan anggaran daerah sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi penyimpangan”, ungkapnya.
Lebih lanjut ia mendorong digitalisasi keuangan yang memberi akses informasi secara terbuka kepada publik. Ia menilai publikasi dan keterbukaan informasi anggaran merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi. Setiap penggunaan anggaran harus dipublikasikan secara berkala melalui platform resmi pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengawasi penggunaan dana publik.
“Implementasi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pencatatan dan pelaporan anggaran”, jelas Muhariyadi.
Muhariyadi juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur harus terus dilakukan agar pemahaman mereka terhadap tata kelola keuangan semakin baik.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan anggaran.
“Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel” jelas Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB itu.
Menanggapi hasil konsultasi ini, Penasihat Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Hidayat, S.E., menyampaikan apresiasinya atas masukan yang diberikan oleh Inspektorat NTB.
“Langkah-langkah strategis yang dipaparkan sangat relevan dengan kondisi daerah dan akan menjadi dasar bagi Fraksi PAN dalam mengawal kebijakan keuangan daerah. Fraksi PAN mendukung komitmen semua pihak dalam menjalankan prinsip transparansi demi mencegah penyalahgunaan anggaran”, ungkap Syamsul.
Ketua Fraksi PAN, Ida Rahayu, S.AP., juga menegaskan bahwa Fraksi PAN berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Sumbawa.
“Konsultasi ini akan menjadi referensi dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya konsultasi ini, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa berharap dapat semakin berperan aktif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat”, tutup Ida Rahayu. (*)
