Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna terkait Penjelasan Bupati Sumbawa tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRDH. M. Berlian Rayes SAh. M.M.Inov. didampingi Wakil Ketua DPRD Gita Liesbano, S.H., M.Kn.dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umumnya yang komprehensif.
Dari jajaran pemerintah daerah, hadir Asisten I Setda Sumbawa Drs. Irawan Subekti bersama jajaran Forkopimda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam membahas arah pembangunan Sumbawa lima tahun ke depan.
Dalam penyampaian pandangan umum yang dibacakan oleh Jubir Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sawitr,a dokumen RPJMD 2025-2029 dinilai sebagai dokumen strategis yang mencerminkan visi-misi kepala daerah. Secara umum, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penyusunan RPJMD yang komprehensif, berbasis data, dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional serta regional (RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB).
Namun, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan enam catatan penting sebagai masukan:
- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama, khususnya dalam mengatasi masalah stunting, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja.
- Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi harus dikawal ketat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Program hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani serta nelayan.
- Pemerataan pembangunan antar wilayah dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif.
- Peningkatan Kapasitas Fiskal: Optimalisasi potensi pendapatan dan efisiensi belanja publik sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
- Keberlanjutan Lingkungan: Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim harus tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program prioritas dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam analisis SWOT, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti:Kekuatan (Strengths):SDA melimpah, jumlah penduduk usia produktif tinggi, infrastruktur strategis (Pelabuhan Badas, Bandara Sultan Kaharuddin III), serta posisi geografis unggul di kawasan strategis nasional (Samota dan Moyo-Satonda).
Kelemahan (Weaknesses): Angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah masih tinggi, kapasitas fiskal rendah, kualitas pelayanan publik dan ASN belum optimal, hilirisasi belum berkembang, serta tingkat stunting dan gizi buruk yang masih menjadi masalah.
Peluang (Opportunities): Sinkronisasi dokumen perencanaan membuka akses dana pusat, peluang hilirisasi komoditas lokal, pengembangan wisata, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan SDGs.
Ancaman (Threats):Ketergantungan pada sektor primer yang rentan fluktuasi, risiko lingkungan tinggi, ketidakpastian ekonomi global, ketimpangan kapasitas antar perangkat daerah, serta rendahnya partisipasi publik.
Berdasarkan analisis tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan beberapa Rekomendasi Utama yaitu Fokus pada investasi SDM dan infrastruktur dasar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, Perluasan hilirisasi sektor unggulan, Peningkatan digitalisasi dan reformasi birokrasi, Sinergi program pusat, provinsi, dan daerah dan Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja RPJMD secara transparan.
Sorotan Khusus: Jalan Lingkar Alas, Pasar Utan, Hingga “Irigasi Mantap”
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa isu spesifik:
- Mendesak percepatan pembangunan jalan vital ini melalui sinergi anggaran APBD, DAK, dan pusat, serta meminta kejelasan *roadmap* dan pembiayaan multi-years.
- Mendesak optimalisasi peran Dinas PPPA dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat status Kabupaten Layak Anak.
- Menyampaikan keprihatinan atas kondisi pasar baru Utan yang terbengkalai dan tidak termanfaatkan, meminta perhatian serius untuk keberlanjutan operasionalnya.
- Prihatin dengan 60% jalan kabupaten yang belum mantap, mendesak penguatan alokasi anggaran infrastruktur jalan secara merata, evaluasi teknis proyek, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan jalan rusak.
- Mendesak akselerasi investasi sektor produktif, stimulus ekonomi untuk UMKM dan petani, serta reformulasi strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi peningkatan produktivitas.
- Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mendesak Pemda menjadikan “Irigasi Mantap” sebagai indikator pembangunan yang setara pentingnya dengan “Jalan Mantap.” Mereka menyoroti tidak tersedianya database sarana prasarana pertanian, banyak jaringan irigasi yang rusak, serta ketergantungan petani pada hujan. Fraksi mengusulkan revitalisasi jaringan irigasi tersier dan sekunder, pengembangan irigasi mikro, integrasi lintas OPD, serta alokasi anggaran afirmatif untuk petani. Selain itu, “Jalan Usaha Tani (JUT) Mantap” juga ditekankan sebagai urat nadi distribusi hasil pertanian yang perlu diprioritaskan.
Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada implementasi kebijakan, kesiapan perangkat daerah, dan dampak nyata program pembangunan terhadap masyarakat. Mereka mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan partisipasi publik dan transparansi.
Dengan pandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai oleh I Nyoman Wisma, S.IP. dan Sekretaris H. Jabir, S.Pd., dengan Anggota I Ketut Sawitra dan Hj Jamila SPd AD. bersama pelindung/penasehat Gita Liesbano, S.H., M.Kn., menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Sumbawa demi terwujudnya masyarakat yang unggul, maju, dan sejahtera.(*)
