Berdikari.Online – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti penurunan anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) pada tahun 2026. Pagu indikatif yang diajukan hanya sebesar Rp 1,011 triliun, jauh di bawah kebutuhan riil sebesar Rp 2,27 triliun. DPR RI meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Penurunan ini juga dikaitkan dengan lambannya proses evakuasi kasus internasional di Gunung Rinjani.
Anggota Banggar DPR RI, Hamka B. Kady menyampaikan kekhawatirannya dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, Senin (14/7). Ia menilai fungsi Basarnas sangat krusial dan tidak bisa dikompromikan. Saat ini, anggaran Basarnas tahun 2025 hanya mencapai Rp 1,2 triliun dari pagu awal Rp 1,49 triliun karena pemblokiran sebagian anggaran. Sementara itu, sebesar Rp 282 miliar masih dalam kondisi terblokir.
“Maksud saya, mohon dipertimbangkan dengan baik, pagu indikatif tahun 2026 hanya Rp 1,011,” kata Hamka.
Dibanding tahun ini, anggaran tahun depan dipangkas cukup signifikan. DPR menilai, jika penambahan anggaran Rp 1,26 triliun tidak memungkinkan, setidaknya pemerintah menyetujui angka minimal sama dengan tahun ini. Usulan itu diajukan demi menjaga efektivitas Basarnas menghadapi berbagai potensi bencana yang tak bisa diprediksi. Apalagi Basarnas kerap menjadi sorotan publik, termasuk dari luar negeri.
“Saya diberikan amanah untuk menyampaikan kepada forum ini, tolong diperhatikan kegiatan-kegiatan Basarnas kita. Karena ini adalah nama baik juga untuk apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri,” ujarnya.
Contoh paling mencolok ialah kasus turis asal Brasil, Juliana Marins, yang jatuh di Gunung Rinjani. Peristiwa itu menimbulkan perhatian dunia dan menjadi sorotan media internasional. Hasil otopsi di Brasil menunjukkan korban masih hidup 32 jam setelah jatuh. Hal ini memicu tudingan bahwa Indonesia terlambat dalam proses evakuasi.
“Mudah-mudahan bisa diperhatikan, bisa dibantu, karena kalau tidak, seperti kemarin itu yang dari Brazil itu setengah mati dicari, dan harganya juga tidak sedikit,” kata Hamka.
“Bahkan hasil laboratorium di Brazil mengatakan bahwa yang jatuh itu masih hidup 32 jam katanya, hasil otopsi di Brazil. Nah ini kadang-kadang kami disalahkan atau Indonesia disalahkan terlambat mengevakuasi, terlambat membantu apabila ada musibah,” sambungnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Kementerian Keuangan masih belum memberikan keputusan final. Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, menyatakan bahwa pembahasan soal anggaran Basarnas masih berlangsung. Ia enggan memberi pernyataan lebih jauh karena belum ada keputusan resmi.
“Itu masih dibahas, belum diputuskan,” ujar Luky, ditemui usai rapat.
DPR berharap pemerintah tidak sekadar melihat dari sisi efisiensi fiskal. Dalam konteks operasi penyelamatan, waktu dan kemampuan lapangan sangat menentukan. Basarnas butuh dukungan penuh demi menjaga keselamatan warga dan citra negara.***
