Dok.Berdikari.Online – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan tenaga honorer untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Desakan muncul setelah ratusan honorer mendatangi gedung dewan pada Senin, (11/8) kemarin.
Andi Rusni dari Fraksi Gerindra meminta Kepala BKP-SDM dipanggil hari ini, (12/8). Ia menilai para honorer tidak akan pulang sebelum persoalan mereka ditangani.
“Tolong panggil hari ini juga. Berikan pemahaman ke mereka, kita cari solusinya. Teman-teman ini tidak akan pulang kalau tidak selesai urusannya hari ini,” tegasnya.
Ia membandingkan jumlah honorer yang terakomodasi di daerah lain lebih besar dibanding Sumbawa. Menurutnya, masih ada sekitar 2.000 honorer di daerah ini yang belum jelas statusnya. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang memasukkan keluarganya jika tidak memenuhi syarat.
H. Zainuddin Sirat menekankan perlunya transparansi. Ia mendesak BKP-SDM mengumumkan nama-nama honorer yang diusulkan di papan informasi.
“Transparansi data ini kunci. Semua nama harus diumumkan terbuka,” ujarnya.
DPRD menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah, terutama BKP-SDM, dalam menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Batas waktu pengusulan data adalah 20 Agustus 2025.
Jika batas waktu terlewati, DPRD khawatir honorer yang telah mengabdi puluhan tahun akan kehilangan kesempatan.***
