Berdikari.Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas dua Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kamis, (21/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, SH, MH, dan dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., bersama jajaran pejabat terkait.
Juru bicara Fraksi PKB, Sri Wahyuni, menyampaikan pandangan umum yang menyetujui kedua Raperda tersebut dengan sejumlah catatan strategis. Raperda yang dibahas adalah perubahan kedua atas penyertaan modal daerah kepada BUMD serta perubahan atas pajak daerah dan retribusi daerah.
Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap penambahan penyertaan modal Rp300 juta kepada PT BPR NTB (Perseroda) yang bersumber dari hibah program Upland. Menurut PKB, langkah ini strategis untuk memfasilitasi akses keuangan petani bawang merah melalui pinjaman berbunga rendah.
Fraksi PKB menyoroti data penurunan produksi bawang merah tahun 2021 dan pemulihannya tahun 2024. Mereka berharap dana ini dimanfaatkan maksimal oleh petani dengan pendampingan menyeluruh untuk mencegah gagal bayar, serta meminta evaluasi agar hibah tidak sia-sia.
Terkait perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, Fraksi PKB menilai penyesuaian ini sangat mendesak.
“Jika tidak dilakukan penyesuaian, Menteri Dalam Negeri akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada pemerintah daerah,” demikian pandangan umum Fraksi PKB.
Fraksi PKB menegaskan bahwa perubahan harus menghadirkan tata kelola pajak dan retribusi yang efektif serta adil. Mereka mengingatkan agar masyarakat ekonomi rendah tidak terbebani dan menuntut transparansi untuk mencegah pungutan liar maupun kebocoran pendapatan.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyampaikan dua catatan penting kepada pemerintah daerah. Pertama, mereka menyoroti kasus perdagangan orang yang menimpa pekerja migran asal Sumbawa dan meminta kerja sama dengan perusahaan legal serta sosialisasi hingga tingkat desa.
Kedua, mereka menyoroti praktik pembalakan liar di Hutan Batulanteh yang menjadi sumber utama air PDAM. Fraksi PKB meminta perlindungan lebih serius untuk menjaga debit air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.***
