Berdikari.Online – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Provinsi NTB, Jumat (22/8/2025). Kunjungan ini untuk konsultasi penyusunan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR NTB (Perseroda).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Berlian Rayes. Tujuannya mencari masukan terkait harmonisasi dan validasi substansi Raperda. Fokusnya tambahan modal Rp400 juta dari hibah program Upland untuk pinjaman berbunga rendah bagi petani.
Dalam pertemuan, Berlian Rayes menyampaikan pokok konsultasi. Isinya mekanisme penyaluran dana hibah, model pengawasan agar tepat sasaran, dan pedoman provinsi sebagai acuan.
Anggota DPRD Muhammad Faesal menambahkan pentingnya persetujuan Raperda. Ia menilai dampaknya langsung pada ekonomi masyarakat.
Sekretaris BPKAD Provinsi NTB Bowo Susatyo menyatakan pihaknya mendengarkan seluruh poin. Ia menekankan legalitas Raperda penting sebagai dasar APBD berikutnya.
“Penambahan penyertaan modal harus diakomodir dan disesuaikan dengan perubahan pasal. Tambahan Rp400 juta diharapkan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PAD,” ujar Bowo.
Dalam kesempatan itu, H. Zainuddin Sirat menyoroti kondisi APBD Sumbawa. Sri Wahyuni menanyakan model pengawasan efektif.
Sekban BPKAD NTB menjelaskan belanja wajib tidak terganggu. Belanja pegawai di Sumbawa 39%, sedangkan provinsi 32%. Penyertaan modal tetap diperbolehkan meski APBD defisit.
Ia menyebut pengawasan dana hibah sudah memiliki juklak dan juknis. Pengawasan dilakukan selektif, berkala, dan koordinasi dengan lembaga pemberi hibah.
Perwakilan BPKAD NTB Baihaqi memaparkan kinerja BUMD se-NTB. Total penyertaan modal Pemprov NTB Rp116 miliar, dana yang akan kembali disertakan Rp15,9 miliar.
Ia juga menyebut defisit modal Perusda Sabalong Samawa minus Rp315 juta dan masalah dana bergulir. Hal ini menjadi peringatan bagi Pemkab Sumbawa untuk selektif kelola modal.
Anggota DPRD Adizul Syahabuddin menegaskan kunjungan kerja ini bentuk sinergi eksekutif dan legislatif. Fungsi kontrol penting mencegah kerugian keuangan daerah.
“Kami berharap penyaluran dana pinjaman ke petani selektif agar tidak kredit macet. Pengalaman provinsi dalam dana bergulir harus jadi pelajaran,” ujarnya.
Berlian Rayes menutup kunjungan dengan harapan pembahasan Raperda segera ditindaklanjuti. Anggota DPRD Edi Syarifuddin menambahkan tujuan utama mencari regulasi tepat agar hibah Rp4,70 miliar program Upland bermanfaat maksimal.
Kunjungan dipimpin Berlian Rayes bersama anggota DPRD lain dan pendamping Sekretariat DPRD Sumbawa.***
