DokBerdikari.Online – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghentian pemberian tantiem atau bonus bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diambil karena dianggap membebani rakyat, terutama saat perusahaan negara justru merugi.
“Yang repot perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat! No, saya nggak mau! Coret!” tegas Prabowo dalam pidatonya di APKASI Otonomi Expo 2025, ICE BSD, Rabu (28/8/2025).
Prabowo menilai praktik tantiem tidak masuk akal. Ia bahkan menyinggung istilah asing itu.
“Tantiem pun saya nggak jelas apa itu artinya. Rupanya bahasa Belanda, artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu lho,” ujarnya.
Ia menekankan, manajemen BUMN harus dijalankan dengan prinsip profesional. Siapa pun yang menolak aturan baru itu dipersilakan mundur.
“Yang nggak mau, get out! Banyak anak muda yang mau masuk,” kata Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu juga menegaskan tidak ada jabatan yang abadi. Menurutnya, Presiden, kepala daerah, hingga direksi BUMN bisa diganti jika gagal menjalankan amanah.
“Di Indonesia ini saya kasih tahu, there is no one cannot be replaced,” pungkasnya.***
